MAY DAY

 

Dari Buruh hingga Bangku Sekolah – Mei dan Narasi Penindasan yang Terus Hidup

Setiap kali Mei datang, publik Indonesia terseret pada romantisme Reformasi 1998. Lengsernya Soeharto diperingati dengan euforia, namun kenyataan pahit bahwa reformasi lahir dari penderitaan dan pelanggaran HAM berat sering dilupakan. Mei seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar selebrasi.

Luka yang Terlupakan

Beberapa tragedi besar menandai kelamnya Mei:

• Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)

• Kerusuhan Mei 1998 (13–14 Mei)

• Pembunuhan Marsinah (8 Mei 1993)

• Tragedi Simpang KKA (3 Mei 1999)

• Pembantaian Jambo Keupok (17 Mei 2003)

Hingga kini, negara belum menunjukkan keseriusan menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Para pelaku bahkan menempati posisi penting di pemerintahan. Alih-alih menjadi negara yang menjunjung hak asasi, impunitas justru menjadi norma.

Reformasi yang Dibajak

Pemerintahan hasil reformasi justru melanggengkan praktik Orde Baru: represi, militerisme, dan pembungkaman kritik. Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Dominasi militer dalam jabatan sipil kembali dilegalkan melalui revisi UU TNI, meski mendapat protes keras.

Di kampus, kebebasan akademik terus ditekan. Militer mulai memasuki ruang-ruang sipil, dan mahasiswa yang mengkritik menghadapi intimidasi. Ini mengulang pola gelap era NKK/BKK di bawah Orde Baru.

“Ketika kezaliman menjadi hukum, maka perlawanan adalah kewajiban.”

Kekerasan dan Ketidakadilan Berulang

Kekerasan terhadap masyarakat saat menyampaikan pendapat di muka umum terus terjadi. Di berbagai daerah seperti Rempang, Balik Sepaku, Poco Leok, dan Merauke, rakyat kehilangan ruang hidupnya akibat proyek strategis nasional yang dibungkus dalih pembangunan. Narasi “kedaulatan pangan” dan “pembangunan nasional” kerap mengabaikan suara rakyat.

“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah...” (QS An-Nisa: 75)

Pendidikan: Krisis yang Dibiarkan

Sistem pendidikan Indonesia pun berada dalam kondisi bobrok. Alih-alih membebaskan, ia justru membelenggu.

• Kurikulum Berganti Tanpa Evaluasi: Kurikulum berubah tiap ganti menteri tanpa konsistensi. Hal ini membuat siswa dan guru bingung.

• Minim Pendidikan Kritis: Pendidikan masih berfokus pada hafalan, bukan berpikir kritis dan pembebasan.

• Komersialisasi Pendidikan: Biaya UKT yang mahal menjadikan pendidikan tinggi sulit diakses. Banyak mahasiswa dropout karena tidak sanggup membayar.

• Administrasi Membebani Guru: Guru sibuk dengan laporan dan administrasi daripada mendidik secara ideal.

• Ketimpangan Akses Pendidikan: Wilayah timur Indonesia mengalami ketimpangan mutu dan akses.

“Tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan anak pandai, tetapi menjadikannya manusia merdeka.” — Ki Hajar Dewantara

Seruan Perlawanan

Reformasi telah dibajak. Korban dikhianati. Dan rakyat dikorbankan atas nama stabilitas dan investasi. Mei bukan sekadar bulan nostalgia, tapi bulan perlawanan. Bulan ini dimulai dengan Hari Buruh Internasional — pengingat bahwa perjuangan kelas pekerja belum usai. Kini, perjuangan harus diperluas: melawan militerisme, melawan represi, dan membela korban ketidakadilan.

Hidup korban. Jangan diam. Lawan!

KontraS. (2024). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM. www.kontras.org

Tempo. (2023). Militerisme dalam Revisi UU TNI.

Tirto.id. (2023). Kenaikan UKT dan Komersialisasi Pendidikan Tinggi.

Kompas. (2024). Guru dan Beban Administratif.

CNN Indonesia. (2024). Kesenjangan Pendidikan di Timur Indonesia.

Metro TV. (2023). Konflik Agraria dan Pembangunan Nasional