12 MEI 1998 #Menolaklupa

12 MEI 1998 #Menolaklupa

Pertengahan Mei saat kepemimpinan orde baru sudah semakin tua dan rapuh, Indonesia dikejutkan dengan tragedi berdarah yang terjadi di Universitas Trisakti, Jakarta. Empat mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat penembakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Kejadian ini terjadi dalam konteks pergolakan politik yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu, krisis moneter serta tuntutan reformasi menjadi perihal utama yang disuarakan mahasiswa.

Peristiwa Trisakti menjadi titik balik dalam perjalanan reformasi Indonesia. Kejadian ini memicu gelombang protes yang semakin meluas dan akhirnya menjadi palugada penghancur kekuasaan dan sukses menggulingkan pemerintahan otoritarian Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. trisakti menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap orde baru  

Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa yang sedang melakukan aksi damai ditembaki oleh pasukan keamanan tanpa peringatan dan alasan yang jelas. Keempat mahasiswa yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, dan Heri Hertanto. Kejadian ini menunjukkan betapa kejamnya tindakan aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat. Sejak itu, tuntutan untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis reformasi semakin menguat.

Peristiwa Trisakti juga menggambarkan betapa otoriter dan tertutupnya pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Rezim Orde Baru sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membungkam suara-suara kritis dan menghalangi perubahan politik yang demokratis. Namun, aksi damai dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia berhasil menumbangkan rezim Orde Baru dan membuka jalan untuk reformasi politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

Namun, pesan terpenting dari kasus Trisakti adalah kita tidak boleh melupakan tindakan represif yang dilakukan oleh polisi dan pemerintah yang otoriter. Kita harus terus mendorong perubahan politik yang lebih demokratis dan terbuka serta memperjuangkan hak asasi manusia. Kita harus terus meningkatkan kesadaran dan solidaritas satu sama lain agar bersama-sama kita bisa melawan ketidakadilan dan penindasan.

Dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks dan beragam, pesan kasus Trisakti masih relevan dan penting untuk kita junjung tinggi. Kita harus terus berjuang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dengan belajar dari kasus Trisakti, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia dan dunia.  

“semua pejabat yang menindas rakyatnya harus turun sebelum dipaksa” - Agam Whyspi -

represifitas aparat serta rapor merah HAM di indonesia

dewasa ini kondisi dalam negara Indonesia masih terus menghadapi tindakan represi oleh aparat keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini sering dilakukan untuk memerangi gerakan sosial dan politik yang diyakini mengancam kepentingan pemerintah atau keamanan nasional. Penangkapan dan penahanan aktivis HAM, kekerasan oleh aparat keamanan saat demonstrasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul adalah contoh represi di Indonesia akhir-akhir ini.

dalam aksi penolakan omnibus law tahun 2020 yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, dapat kita lihat bahwa dalam penanganan aksi massa kepolisian masih menggunakan kekerasan fisik terhadap pengunjuk rasa, setidaknya 402 orang menjadi korban kekerasan kepolisian mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh hingga jurnalis. 301 dari mereka ditahan lalu dibebaskan.

pemukulan dan penggunaan tongkat telah terjadi di beberapa kota di Indonesia, pihak Amnesty Indonesia juga telah melakukan verifikasi terkait pemukulan yang dilakukan oleh aparat negara, padahal seharusnya aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika memang benar - benar dibutuhkan dan harus secara proporsional untuk mencapai penegakan hukum yang sah.

bahkan penggunaan gas air mata terhadap pengunjuk rasa di Lampung terbukti tidak melalui ketentuan yang benar. keputusan untuk menggunakan gas air mata merupakan sebuah pilihan terakhir apabila penggunaan kekuatan secara proporsional belum membuahkan hasil dan sebelum penggunaan gas air mata pihak kepolisian diwajibkan untuk memberitahukan kepada massa aksi untuk meninggalkan tempat dan diberikan waktu yang cukup untuk pergi.

Melihat kejadian yang telah terjadi, pemerintah dan rakyat Indonesia harus melakukan upaya serius untuk menyelesaikan masalah penindasan dan pelanggaran HAM ini. Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat keamanan dalam menangani gerakan sosial dan politik. Reformasi sistem hukum dan peradilan juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dihormati dan dilindungi dengan baik.  

Penulis : Alief Abdussalam

(Kader PK IMM Muh Abduh 2023)